 |
| Tampak foto : Nieuw Guinea Raad Raad fraksi Meepago usai menggelar diskusi foto bersama, di aula gedung STT-WP Nabire, Papua Tengah, Sabtu (11/04/2026). dok : Supplier |
Nabire, YAMENADI.COM - Nieuw Guinea Raad (NGR) Fraksi Meepago menggelar diskusi publik bertajuk “Mencari Solusi Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat Selama 64 Tahun” di Nabire, Papua Tengah, pada 11 April 2026.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, di antaranya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Nabire, BEM se-Nabire, tokoh perempuan, tokoh agama, masyarakat adat, serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat arah perjuangan politik dan hukum rakyat Papua, khususnya di wilayah Meepago.
Dalam diskusi tersebut, Hakim Bahabol menegaskan bahwa persoalan Papua bukan semata-mata isu politik, melainkan masalah hukum internasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah dan diakui secara global.
“Masalah Papua bukan masalah politik, tetapi masalah hukum. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum internasional yang sah,” tegasnya.
NGR dalam forum ini juga menekankan bahwa status wilayah West Papua merupakan isu hukum internasional, sehingga penyelesaiannya perlu didorong melalui jalur seperti pengadilan internasional, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.
Selain itu, peserta diskusi menyatakan kesiapan rakyat pribumi Papua di wilayah Meepago untuk melakukan konsolidasi bersama Nieuw Guinea Raad, guna mendorong penyelesaian sengketa secara damai, terkoordinasi, dan bermartabat.
Diskusi publik ini juga menghasilkan seruan kepada seluruh komponen bangsa Papua baik unsur politik, adat, pemuda, perempuan, maupun masyarakat sipil untuk bersatu dalam wadah Nieuw Guinea Raad (NGR) sebagai kekuatan kolektif dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Papua melalui pendekatan hukum dan kelembagaan internasional.
Ketua NGR Fraksi Meepago, Gerson Pigai, menegaskan bahwa Nieuw Guinea Raad merupakan “rumah bersama bangsa Papua”.
“Kami mengajak seluruh elemen tokoh agama, masyarakat, pemuda, mahasiswa, hingga organisasi gerakan untuk merapatkan barisan bersama NGR. Rakyat Meepago siap mendorong penyelesaian West Papua melalui jalur hukum internasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen NGR dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
“NGR Fraksi Meepago berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua melalui jalur hukum internasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan norma hukum internasional,” tambahnya.
Melalui diskusi ini, NGR Fraksi Meepago berharap terbentuknya penguatan kelembagaan dan konsolidasi menyeluruh rakyat Papua. "Kami lakukan hal ini sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan penyelesaian status West Papua secara damai dan bermartabat di tingkat internasional," tutup Gerson Pigai.
(Yamenadi.com)
