 |
| Aktivis FIM-WP Timika serahkan pernyataan sikap kepada DPRK Mimika, di depan kantor DPRK Mimika, Selasa (07/04), (dok/FIM-WP Timika) |
Timika, YAMENADI.COM - Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Timika menggelar aksi demonstrasi damai pada Selasa (7/4/2026), dengan tuntutan utama evaluasi hingga penutupan PT Freeport Indonesia yang dinilai merugikan masyarakat Papua.
Aksi ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, pelajar, pemuda, hingga masyarakat umum. Mereka menilai keberadaan industri tambang berskala besar tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Salah satu orator dalam aksi di depan Kantor DPRK Mimika menyampaikan bahwa hingga saat ini akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat Papua masih sangat terbatas.
“Masih terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, serta perubahan sosial yang terjadi akibat aktivitas industri berskala besar. Perlindungan terhadap masyarakat adat masih belum maksimal,” ujarnya.
Selain itu, massa juga mengkritik pendekatan keamanan yang dianggap cenderung militeristik dalam menangani berbagai persoalan di Papua.
“Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas PT Freeport Indonesia. Jika rakyat tidak ada, maka tidak ada kehidupan di tanah ini,” tegas orator tersebut.
Kronologis Aksi
Aksi dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 08.03 WIT dari beberapa titik kumpul, yakni Pasar Lama dan Kwamki Baru. Massa kemudian bergerak menuju Bundaran Keli Kwalik untuk bergabung dengan peserta aksi lainnya.
Sekitar pukul 10.06 hingga 11.03 WIT, massa dari berbagai titik berkumpul dan melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Tom Beanal untuk menunggu kelompok massa dari SP 2. Setibanya di lokasi, massa langsung membentangkan baliho dan menyampaikan orasi secara bergantian dari perwakilan organisasi.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap eksploitasi sumber daya alam di Papua, khususnya di kawasan Gunung Nemangkawi yang dianggap sebagai wilayah sakral.
Memasuki siang hari sekitar pukul 11.28 hingga 12.11 WIT, massa kembali menegaskan tuntutan mereka, yakni penutupan PT Freeport Indonesia serta penghentian praktik yang mereka sebut sebagai kolonialisme dan militerisme di Tanah Papua.
Sekitar pukul 13.10 WIT, massa tiba di Kantor DPRD Mimika dan melanjutkan aksi dengan penyampaian orasi serta pembacaan pernyataan sikap yang memuat tuntutan politik dan kemanusiaan.
 |
| Ratusan masa membentangkan spanduk bertuliskan tutup PT Freeport Indonesia menuju kantor DPRK Mimika, (dok/FIM-WP Timika) |
Aspirasi massa kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapereyau, bersama jajaran pimpinan dewan lainnya.
Aksi Berlangsung Tertib
Selama aksi berlangsung, aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Demonstrasi berjalan damai tanpa insiden berarti.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, massa membubarkan diri secara tertib dan kembali ke kediaman masing-masing.
Tuntutan Utama Massa
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas PT Freeport Indonesia;
- Penolakan terhadap investasi yang dinilai merugikan rakyat Papua;
- Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat lokal;
- Perlindungan maksimal terhadap masyarakat adat;
- Penghentian pendekatan militerisme di Tanah Papua
Aksi ini menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Papua terhadap pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
(Yamenadi.com)
