NABIRE, YAMENADI.COM - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim terjadi kontak senjata antara pasukan mereka dan aparat militer Indonesia di wilayah Kali Harapan, Kota Nabire, Papua Tengah, Minggu (1/3/2026) sekitar pukul 12.00 WIT.
Dalam siaran pers kedua yang diterbitkan dan disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, disebutkan bahwa aparat militer Indonesia menggunakan dua unit helikopter dalam operasi tersebut. Helikopter itu diklaim terlibat baku tembak dengan posisi terbang sekitar 20 meter di atas atap rumah warga sipil di wilayah Kali Harapan.
Menurut laporan yang diterima Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dari PIS TPNPB di Nabire, situasi di Kota Nabire disebut masih dalam status siaga hingga malam hari. Aparat militer juga diklaim melakukan peningkatan operasi dari jalan ke jalan dan sempat memblokade jalan raya di depan Lembaga Pemasyarakatan Nabire. Operasi disebut berlangsung hingga ke wilayah Wadio-SP3 dan sejumlah permukiman warga.
TPNPB menyatakan hingga siang hari pascakejadian belum diketahui adanya korban jiwa dari kedua belah pihak, namun menduga dari di informasi lain menyebutkan pihak aparat satu orang anggota TNI Tewas.
Dalam keterangan yang sama, TPNPB juga mengklaim kontak senjata terjadi di sejumlah titik lain di Nabire di bawah pimpinan Mayor Aibon Kogoya. Mereka mengklaim telah merampas tiga pucuk senjata api milik aparat serta membakar satu pos militer di Distrik Makimi. Selain itu, kelompok tersebut menyebut sedang “mengamankan” perusahaan yang mereka sebut ilegal di wilayah tersebut.
Melalui siaran pers itu, Sebby Sambom juga menyampaikan pernyataan politik yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar pemerintah menyelesaikan konflik bersenjata di Papua sebelum terlibat dalam isu mediasi konflik internasional.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing dan lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Palang Merah Internasional, untuk memantau situasi warga sipil terdampak konflik di Papua. Seruan juga ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, agar PBB memberi perhatian terhadap konflik yang telah berlangsung lama di Papua. (*)
