Merauke, YAMENADI.COM – Aktivitas pengangkutan alat berat untuk mendukung sejumlah proyek investasi dan pembangunan di wilayah Papua Selatan terus berlangsung. Pada Jumat pagi, 13 Maret 2026 sekitar pukul 05.00 WIT, sebuah kapal tongkang yang membawa alat berat terpantau memasuki Muara Kalimaro dan bersandar di kawasan pelabuhan Merauke.
Alat berat tersebut didatangkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group, termasuk program cetak sawah rakyat, pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer, optimalisasi lahan pertanian (OPLAH), pengembangan tebu untuk bioetanol, bio gas, serta program swasembada pangan di wilayah Papua Selatan.
Program tersebut direncanakan berlangsung di beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis pembangunan yang ditargetkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Sumber di lapangan menyebutkan bahwa perusahaan menargetkan mendatangkan hingga sekitar 2.000 unit excavator dari luar Papua guna mempercepat pengerjaan proyek. Alat berat tersebut diangkut secara bertahap melalui jalur laut dan masuk melalui beberapa titik pelabuhan seperti pelabuhan Merauke, Wanam, serta lokasi-lokasi proyek yang telah ditetapkan.
Program ini juga dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam periode pemerintahan 2024–2029, khususnya terkait upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Namun, di tengah masuknya investasi dan pembangunan tersebut, sejumlah kelompok masyarakat sipil di Papua Selatan menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan, khususnya ancaman deforestasi dan perubahan bentang alam hutan di wilayah selatan Papua.
Mereka menilai proyek skala besar tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat adat di sekitar kawasan proyek.
Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat juga mendorong adanya transparansi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.
Sementara itu, hingga kini aktivitas pengiriman alat berat ke wilayah proyek di Papua Selatan masih terus berlangsung sebagai bagian dari tahap awal persiapan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pertanian skala besar dikawasan tersebut.
