YAHUKIMO, YAMENADI.COM – Manajemen Markas Pusat KOMNAS Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim sejumlah keberhasilan operasi yang dilakukan oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo dalam rangkaian konflik bersenjata dengan aparat militer Indonesia di wilayah Yahukimo hingga Boven Digoel.
Dalam siaran pers tertanggal Kamis, 19 Februari 2026, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka terkait situasi di medan perang.
Menurut keterangan tersebut, pertempuran antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia disebut telah menimbulkan korban jiwa serta pengungsian besar-besaran warga sipil di sejumlah distrik di Yahukimo. Selain itu, TPNPB juga mengklaim melakukan operasi di Boven Digoel yang mengakibatkan tewasnya seorang pilot dan kopilot yang disebut sebagai “agen intelijen militer pemerintah Indonesia.”
“Operasi militer Indonesia telah memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan pengungsian secara besar-besaran terhadap warga sipil,” demikian kutipan pernyataan dalam siaran pers tersebut.
Rangkaian Aksi
Dalam rilisnya, TPNPB menyebut sedikitnya lima poin utama yang mereka anggap sebagai bagian dari hasil operasi di wilayah Yahukimo dan sekitarnya, yakni:
1. Pembatalan kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Yahukimo.
2. Penembakan pesawat di Korowai yang mengakibatkan pilot dan kopilot meninggal dunia.
3. Penutupan 11 lapangan terbang serta rumah sakit oleh pemerintah Indonesia.
4. Penghentian aktivitas belajar-mengajar dan penutupan kios-kios milik pendatang.
5. Insiden pembunuhan terhadap aparat militer dan agen intelijen yang diklaim sebagai bagian dari operasi TPNPB.
TPNPB juga menyatakan “siap bertanggung jawab penuh” atas sejumlah aksi yang mereka sebut sebagai bagian dari operasi bersenjata tersebut.
Tuduhan Penangkapan Warga Sipil
Dalam pernyataan yang sama, TPNPB menuding aparat militer Indonesia melakukan penangkapan terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik, termasuk penahanan sejumlah warga di wilayah Dekai, Yahukimo.
“Mereka dituduh sebagai pelaku aksi penembakan pesawat di Boven Digoel, termasuk empat orang warga sipil yang terdapat anak-anak di bawah umur,” tulis TPNPB dalam siaran persnya.
Selain itu, TPNPB juga menuduh operasi militer yang dilakukan aparat keamanan mengakibatkan kerusakan rumah warga, termasuk rumah pendeta, serta fasilitas sipil lainnya akibat serangan darat dan udara.
Seruan Akses Internasional
TPNPB menyatakan bahwa konflik bersenjata di Papua telah memasuki tahap “krisis kemanusiaan” dan mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga internasional.
Dalam pernyataannya, mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia membuka akses bagi Palang Merah Internasional, lembaga-lembaga terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta jurnalis asing untuk masuk ke Papua tanpa pembatasan.
“Indonesia diminta untuk mematuhi protokol PBB di wilayah konflik bersenjata,” demikian pernyataan tersebut.
Siaran pers itu ditandatangani oleh jajaran pimpinan TPNPB-OPM, termasuk Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, serta sejumlah pejabat struktural lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah Indonesia terkait klaim-klaim yang disampaikan oleh TPNPB tersebut.
