Victor Yeimo: Kasus Mama Yasinta Perlu Dilihat dalam Konteks Penindasan dan Hegemoni Kolonial

Nabire, Yamenadi.com – Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menilai bahwa situasi yang dialami Mama Yasinta Moiwend tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan pilihan atau sikap politik individu semata. Menurutnya, kasus tersebut harus dilihat dalam konteks penindasan berlapis yang dialami masyarakat adat Papua di bawah situasi kolonial.

Victor mengatakan bahwa sikap netral atau pragmatis dengan menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati pilihan politik Mama Yasinta perlu dikaji secara kritis. Ia berpendapat bahwa kesadaran politik yang terbentuk dalam ruang kolonial tidak selalu lahir dari kehendak yang sepenuhnya bebas.

"Papa dan Mama Papua yang hidup dalam tekanan politik, ekonomi, dan sosial selama bertahun-tahun tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur kekuasaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak mereka," ujar Victor dalam keterangannya, yang diunggah Facebook pribadinya, Senin (01/06). 

Menurutnya, Mama Yasinta merupakan sosok yang selama ini memahami persoalan penghancuran tanah adat dan hutan adat di Papua. Karena itu, ketika dirinya kemudian tampil berulang kali di berbagai media untuk mengkritik film maupun pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan isu Papua, publik perlu mempertanyakan apakah sikap tersebut benar-benar lahir dari kesadaran bebas atau merupakan hasil dari tekanan dan hegemoni kekuasaan.

Victor mengaitkan fenomena tersebut dengan pemikiran filsuf anti-kolonial Frantz Fanon mengenai "kolonisasi kesadaran", yakni situasi ketika masyarakat terjajah perlahan diarahkan untuk memahami realitas melalui logika dan cara pandang kolonial.

"Kolonialisme tidak hanya berupaya menguasai sumber daya alam, tetapi juga berusaha menguasai cara berpikir masyarakat yang dijajah agar perlawanan kehilangan arah dari dalam," katanya.

Ia juga menyinggung laporan keluarga yang menyebut Mama Yasinta dibawa ke Jakarta dengan dukungan fasilitas negara. Dalam pandangannya, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari operasi hegemoni modern.

Merujuk pada teori Antonio Gramsci, Victor menjelaskan bahwa hegemoni terjadi ketika kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekerasan, tetapi juga melalui pembentukan cara berpikir masyarakat sehingga penindasan dianggap normal dan dapat diterima.

Selain itu, ia menilai fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk false consciousness atau kesadaran semu, yaitu ketika kelompok yang mengalami penindasan secara perlahan menerima narasi yang justru melemahkan perjuangan historis mereka sendiri akibat tekanan psikologis, rasa takut, isolasi sosial, pendekatan simbolik, maupun operasi media yang berlangsung terus-menerus.

Victor juga mengkritik narasi yang meminta publik untuk tidak mempertanyakan situasi Mama Yasinta atas dasar penghormatan terhadap dirinya sebagai individu.

"Ketika kritik terhadap sistem kolonial dialihkan menjadi persoalan menyerang individu, maka perhatian publik berpotensi bergeser dari persoalan struktural yang lebih besar," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa penggunaan figur masyarakat adat Papua dalam ruang media untuk menyerang gerakan yang memperjuangkan hak-hak Papua dapat dipahami sebagai bentuk komodifikasi identitas dan pengalaman masyarakat adat demi kepentingan politik tertentu.

Menurut Victor, pola tersebut mengingatkan pada berbagai praktik politik masa lalu yang digunakan untuk memperoleh legitimasi terhadap kebijakan negara di Papua, termasuk dalam konteks Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Ia menegaskan bahwa kolonialisme yang paling berbahaya bukan hanya perampasan tanah, hutan, dan sumber daya alam, melainkan ketika masyarakat yang dijajah secara perlahan diarahkan untuk menggunakan cara pandang kolonial guna melemahkan perjuangan rakyatnya sendiri.

"Perjuangan dekolonisasi bukan hanya soal merebut kembali tanah dan sumber daya, tetapi juga merebut kembali kesadaran," tutup Victor Yeimo.