Mahasiswa Papua di Jayapura Nyatakan Sikap Tolak Militerisasi, DOB, dan Eksploitasi Tambang di Paniai–Intan Jaya

Jayapura, Yamenadi.com – Komunitas Mahasiswa Independen Somatua (KOMISI) Intan Jaya bersama Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia di Jayapura menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti situasi keamanan, pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 6 Juni 2026 di Jayapura, kedua kelompok mahasiswa tersebut menyampaikan kekhawatiran terhadap berbagai kebijakan pembangunan, kehadiran aparat keamanan, rencana pemekaran wilayah, serta aktivitas investasi yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua.

Menurut mereka, Kabupaten Paniai dan Intan Jaya merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari potensi tambang emas, batu bara, hingga hasil hutan dan sektor pariwisata. Mereka menilai pembangunan infrastruktur, termasuk Jalan Trans Papua dan proyek strategis lainnya, perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam pernyataannya, mahasiswa juga menyoroti situasi konflik bersenjata yang terjadi di Intan Jaya sejak beberapa tahun terakhir. Mereka menilai konflik tersebut telah menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari pengungsian warga, terganggunya aktivitas pendidikan dan kesehatan, hingga ketidakstabilan ekonomi masyarakat.

Selain itu, mereka turut menyinggung sejumlah peristiwa yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, lembaga legislatif, lembaga hak asasi manusia, dan pihak terkait guna memastikan adanya proses investigasi yang transparan dan akuntabel.

Sampaikan 16 Tuntutan

Dalam pernyataan sikap tersebut, mahasiswa menyampaikan 16 poin tuntutan, di antaranya:

  1. Mendesak pemerintah daerah dan lembaga terkait menginvestigasi berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Intan Jaya.
  2. Meminta penarikan pasukan TNI non-organik dari sejumlah pos militer di Intan Jaya.
  3. Mendesak pemerintah memfasilitasi investigasi oleh Komnas HAM.
  4. Menuntut penghentian aktivitas militer yang dinilai mengganggu kehidupan masyarakat sipil.
  5. Menolak pembangunan pos-pos militer dan kepolisian baru di sejumlah wilayah.
  6. Menolak rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB), pemekaran distrik, dan desa di Paniai maupun wilayah Papua lainnya.
  7. Mendorong pengesahan regulasi perlindungan masyarakat adat.
  8. Menolak aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.
  9. Mendesak penghentian rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya.
  10. Meminta penghentian pembangunan Jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  11. Menyerukan penghentian operasi militer dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
  12. Menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi yang mereka pandang demokratis.


Mahasiswa menyatakan bahwa seluruh tuntutan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang mereka nilai masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Papua.

Seruan Kepada Pemerintah

Melalui pernyataan sikap itu, mereka meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, MRP Papua Tengah, Komnas HAM, serta berbagai lembaga terkait untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan mengedepankan pendekatan damai dalam penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di Papua.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Badan Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM-KP) se-Jayapura dan Badan Pengurus Somatua (KOMISI) Intan Jaya di Jayapura sebagai penanggung jawab kegiatan.

(Yamenadi.com)