Intan Jaya, Yamenadi.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap VIII Intan Jaya mengklaim dua perempuan sipil menjadi korban dalam operasi militer yang dilakukan aparat keamanan Indonesia di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada 18 Juni 2026.

Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (KOMNAS) TPNPB-OPM yang diterima media pada Minggu (21/06/2026). Dalam pernyataannya, TPNPB menyebut dua warga sipil yang menjadi korban adalah Agolu Pogau dan Otovina Hogajau.

Menurut laporan yang disampaikan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya kepada markas pusat, insiden tersebut terjadi saat aparat militer Indonesia melaksanakan operasi udara menggunakan helikopter dan drone di wilayah Distrik Agisiga.

TPNPB menolak pernyataan Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Inf Wirya Arthadiguna yang sebelumnya diberitakan media nasional dan menyatakan tidak ada serangan bom yang dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya. TPNPB menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang mereka laporkan dari lapangan.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran persnya menyatakan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak (drone), helikopter militer, dan berbagai peralatan tempur lainnya dalam operasi keamanan di Papua telah menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat sipil di sejumlah wilayah konflik.

"TPNPB meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi independen terkait dugaan pelanggaran HAM dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak konflik bersenjata di Papua," demikian pernyataan yang disampaikan.

Selain menyoroti insiden di Agisiga, TPNPB juga menyebut operasi keamanan di wilayah Intan Jaya masih berlangsung hingga saat ini. Mereka mengklaim aktivitas masyarakat seperti berkebun, berburu, dan menjalankan kehidupan sehari-hari mengalami gangguan akibat meningkatnya operasi militer di sejumlah distrik, termasuk Agisiga, Hitadipa, dan Sugapa.

Dalam laporan tersebut, TPNPB menyatakan sebagian warga memilih meninggalkan kampung halaman mereka dan mengungsi ke sejumlah daerah seperti Nabire, Timika, dan Jayapura untuk mencari perlindungan.

TPNPB juga kembali mendesak lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional, agar memberikan perhatian terhadap kondisi kemanusiaan masyarakat sipil yang terdampak konflik bersenjata di Papua.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi terbaru dari pihak TNI terkait tuduhan yang disampaikan oleh TPNPB dalam siaran pers.

Konflik bersenjata yang berlangsung di beberapa wilayah pegunungan Papua dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya terhadap keamanan masyarakat sipil, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta kondisi kemanusiaan di daerah-daerah terdampak.