Nabire, YAMENADI.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai Kota Studi Makassar bersama mahasiswa Papua dari tujuh wilayah adat serta solidaritas yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pelajar Mahasiswa Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP) menyampaikan pernyataan sikap atas insiden kekerasan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada 1 April 2026, para mahasiswa menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengutuk keras dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Mereka menilai situasi di Dogiyai hingga kini belum kondusif, serta mendesak aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, bukan tindakan represif di luar prosedur.
Menurut pernyataan tersebut, rangkaian peristiwa bermula dari kasus kematian seorang anggota polisi berinisial JE, yang kemudian direspons melalui operasi penyisiran oleh aparat keamanan di sejumlah titik di Dogiyai. Operasi tersebut diduga berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda dari kalangan warga sipil.
Mahasiswa menyebut, berdasarkan dokumentasi berupa foto dan video yang beredar di media sosial, terdapat sejumlah warga sipil yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, serta adanya pembakaran kendaraan milik warga.
Mereka menilai peristiwa tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terkait hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan memperoleh keadilan.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah daerah, DPRD, serta lembaga independen untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.
Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta
Dalam tuntutannya, FSMP-PRP meminta agar aparat TNI dan Polri menghentikan pendekatan keamanan yang dinilai berlebihan, serta segera membentuk tim pencari fakta independen guna mengungkap pelaku di balik kematian aparat keamanan maupun warga sipil.
“Pembentukan tim ini penting untuk menjamin proses hukum yang adil, objektif, dan tidak memihak bagi seluruh pihak yang terdampak,” ujar mahasiswa dipetik media ini.
Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat dalam proses penyelesaian konflik guna mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan utama, di antaranya:
Menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
Mengakhiri penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas.
Mendesak pencopotan Kapolres Dogiyai.
Menuntut penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan warga sipil.
Meminta pembentukan tim independen untuk mengusut seluruh korban, termasuk aparat keamanan.
Menolak pendekatan militeristik dalam penanganan konflik di Papua.
Mendesak negara untuk menghentikan praktik penghilangan paksa serta menjunjung tinggi konstitusi.
Seruan Penyelesaian Damai
Mahasiswa juga menilai bahwa konflik yang terjadi di Dogiyai tidak terlepas dari persoalan panjang di Papua, sehingga diperlukan pendekatan dialogis dan berkeadilan dalam menyelesaikan konflik.
Pernyataan sikap ini ditutup dengan seruan kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan aparat keamanan, untuk mengedepankan penyelesaian damai, menghormati hak asasi manusia, serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil.
Makassar, 1 April 2026
Mediator AMP & KNPB bersama Forum Solidaritas Pelajar Mahasiswa Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP).
(Yamenad i.com)
