Nabire, YAMENADI.COM – Dinamika pembangunan di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan publik setelah Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, menyampaikan kritik tajam terhadap capaian satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Di tengah perayaan yang menonjolkan berbagai keberhasilan pemerintah daerah, Yohanes justru mengingatkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan yang disampaikan ke publik dengan realitas di lapangan. Ia menilai, sebagian laporan keberhasilan yang beredar di media sosial belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.
“Kita tidak bisa hanya melihat pembangunan dari laporan dan publikasi. Pemerintah harus turun langsung ke lapangan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Yohanes dalam pernyataannya, dikutip media ini, Selasa (31/03).
Sorotan tersebut terutama diarahkan pada sejumlah wilayah terpencil seperti Potaiburu, Nakai, Alama, hingga Aroanop. Menurutnya, daerah-daerah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur dasar, akses layanan kesehatan, hingga pendidikan.
Yohanes menilai, wilayah-wilayah tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang selama ini masih tertinggal.
“Pembangunan harus merata. Jangan sampai ada kesan bahwa kemajuan hanya terjadi di pusat kota, sementara masyarakat di distrik-distrik terpencil masih berjuang dengan kondisi yang sama dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kebijakan di Mimika untuk menjadikan kritik ini sebagai bahan evaluasi bersama. Menurutnya, momentum satu tahun kepemimpinan seharusnya tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi terhadap program-program yang telah berjalan.
Pengamat menilai, kritik yang disampaikan Yohanes Kemong menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan harus terus dijaga. Evaluasi berbasis kondisi riil di lapangan dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (*)
