YOGYAKARTA, YAMENADI.COM – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai Kota Studi Yogyakarta–Solo (IPMANAPANDODE JOG-LO) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap terkait konflik yang terus berkepanjangan di wilayah Kapiraya, perbatasan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima media, mahasiswa menilai konflik yang terjadi antara suku Kamoro dan Mee di wilayah tersebut berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
“Kami dengan tanggung jawab moral mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik di Kapiraya yang hingga kini belum terselesaikan,” tegas perwakilan IPMANAPANDODE JOG-LO dan AMP KK Yogyakarta.
Mahasiswa menyebut pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan tapal batas dan konflik sosial yang terus memicu ketegangan antarwarga.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menyelesaikan konflik di Kapiraya secara adil, terbuka dan melibatkan tokoh adat kedua belah pihak.
2. Mendesak kedua belah pihak, yakni suku Kamoro dan Mee, untuk segera menahan diri serta menghentikan perang suku, dan tidak melibatkan pihak lain yang dapat memperkeruh situasi.
3. Menuntut penghentian aktivitas perusahaan ilegal logging yang beroperasi di wilayah Kapiraya, serta mendesak agar seluruh alat berat yang berada di lokasi segera ditarik keluar.
4. Mendesak penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika di wilayah konflik karena dinilai berpotensi memperparah situasi.
5. Mendesak Pemerintah Deiyai, Dogiyai, Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera turun langsung menangani persoalan tersebut melalui langkah mediasi, dialog adat dan penyelesaian batas wilayah secara permanen.
Mahasiswa menegaskan bahwa konflik Kapiraya bukan hanya persoalan batas wilayah, melainkan menyangkut hak hidup, tanah adat, dan keberlangsungan masyarakat setempat.
“Pemerintah harus hadir secara nyata dan tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut. Penyelesaian yang bermartabat dan berkeadilan adalah harga mati,” tutup pernyataan tersebut. (DK-Yamenadi)
