 |
| Ist : Herry A. Naap |
(Oleh: Herry A. Naap) Mambri Sami Babo
Dalam kehidupan masyarakat adat Suku Biak di Papua, adat dan budaya merupakan fondasi utama yang terus dijaga dan dilestarikan hingga hari ini. Adat bukan sekadar tradisi, melainkan sistem nilai dan aturan hidup yang membentuk cara pandang, perilaku, serta hubungan sosial masyarakat Biak dengan sesama manusia, alam, dan Sang Pencipta.
Suku Biak memiliki hukum adat yang hidup dan tumbuh secara alami dalam masyarakat. Hukum adat merupakan sistem aturan perilaku yang berakar kuat pada keyakinan luhur, nilai-nilai moral, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Aturan-aturan adat ini berfungsi mengatur hubungan yang harmonis antarindividu, antar-kelompok sosial, serta hubungan yang seimbang antara manusia dan alam semesta sebagai ruang hidup bersama.
Sebagai sistem hukum yang tidak tertulis, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat dan ditegakkan melalui mekanisme sosial adat yang telah terbukti efektif sepanjang sejarah kehidupan masyarakat adat. Hukum adat berkembang dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh hukum positif dan sistem hukum formal negara. Sifatnya yang dinamis memungkinkan hukum adat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar budayanya.
Lebih dari sekadar pengatur perilaku, hukum adat berperan sebagai penyangga nilai-nilai moral, pelindung hak-hak anggota masyarakat adat, serta penjaga keharmonisan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Setiap aturan adat mengandung makna filosofis yang mendalam, terkait dengan kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, serta keterikatan spiritual manusia dengan alam. Oleh karena itu, hukum adat merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan patut dihormati, baik oleh masyarakat adat sendiri maupun oleh pihak luar yang berinteraksi dengannya.
Bagi masyarakat Suku Biak, hukum adat dipahami sebagai fondasi kehidupan sosial dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur dan dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta.
Prinsip Kehidupan Adat Suku Biak
Dalam prinsip hidup masyarakat adat Suku Biak, setiap marga memiliki kampung dan wilayah adatnya sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat marga lain yang mendiami suatu kampung atau wilayah adat tertentu, maka marga tersebut umumnya berada dalam salah satu status berikut:
• Suprifno (ponakan), atau
• Mandama, yaitu pendatang (marga Biak lain, orang Papua lainnya, atau non-Papua).
Kehadiran mereka di atas tanah adat tersebut terjadi karena adanya pemberian hak tinggal dan berkebun oleh Suprimanggun (pemilik hak ulayat). Namun demikian, penguasaan tanah oleh suprifno maupun mandama bersifat terbatas dan tidak dapat dilepaskan, dijual, atau dialihkan tanpa persetujuan pemilik hak ulayat.
Tanah Adat dalam Perspektif Suku Biak
Tanah adat adalah tanah yang memiliki hubungan historis, kultural, dan hukum dengan masyarakat adat tertentu, serta dikelola berdasarkan aturan dan nilai-nilai lokal yang telah hidup sejak lama. Di Indonesia, keberadaan tanah adat diakui dan dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Hutan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.
8. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Bagi masyarakat adat Biak, tanah adat dipandang sebagai:
• Sumber kehidupan,
• Bagian dari identitas budaya dan spiritual,
• Basis kehidupan sosial,
• Bahkan disebut sebagai “Mama”, ibu yang melahirkan dan menopang kehidupan.
Struktur Kepemilikan Hak Ulayat Suku Biak
Dalam sistem hak ulayat Suku Biak, kepemilikan tanah adat dikenal dalam tiga kategori utama:
1. Suprimanggun
Pemilik asli tanah adat berdasarkan garis keturunan patrilineal.
2. Suprifno
Hak atas tanah yang diperoleh melalui pemberian dari kakek (tete) atau paman (me).
3. Suprimandama
Hak pakai atas tanah yang diberikan oleh pemilik sebagai bentuk jasa atau hubungan tertentu, tanpa hak kepemilikan penuh.
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
Dalam menyelesaikan persoalan tanah adat, masyarakat Suku Biak mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu:
1. Status pihak yang bersengketa (suprimanggun, suprifno, atau suprimandama).
2. Prinsip bahwa setiap marga memiliki kampungnya masing-masing, sehingga marga lain tidak dapat mengklaim wilayah adat yang bukan miliknya.
3. Kepemilikan tanah adat bersifat komunal berdasarkan silsilah keturunan, bukan milik individu.
Apabila terjadi konflik, penyelesaian dilakukan melalui sidang adat yang dipimpin oleh Mananwir (tokoh adat). Proses ini berlangsung melalui musyawarah mufakat dan melibatkan keluarga inti pemilik hak ulayat. Suprifno maupun suprimandama tidak memiliki kewenangan untuk menjual atau melepaskan tanah adat tanpa izin pemilik hak ulayat.
Dampak Pengalihan Kepemilikan Tanah Adat
Pengalihan kepemilikan tanah adat akan membawa dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat adat, antara lain:
Dampak Positif:
• Meningkatkan kesejahteraan komunitas,
• Menjaga kohesi sosial,
• Mendorong pengelolaan berkelanjutan,
• Menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dampak Negatif:
• Risiko eksploitasi oleh pihak luar,
• Potensi konflik antaranggota dan antar-generasi,
• Ketidaksesuaian dengan hukum adat maupun hukum formal,
• Berkurangnya luas tanah adat,
• Pergeseran nilai-nilai budaya.
Skala dampak tersebut sangat bergantung pada jumlah tanah yang dialihkan serta kepada siapa pengalihan itu dilakukan, baik kepada pemerintah, TNI/Polri, lembaga swasta, investor, lembaga keagamaan, maupun pihak lainnya.
Penutup
Pengalihan kepemilikan hak tanah adat tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh oknum atau kelompok tertentu. Proses tersebut harus memperoleh pengakuan dari pemilik hak ulayat, marga terkait, serta lembaga adat. Pengakuan sosial merupakan dasar dari sebuah hak, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang disepakati bersama.
Oleh karena itu, seluruh proses pembangunan dan kebijakan pemerintah di Pulau Biak harus memperhatikan hukum adat, melindungi hak tanah adat, serta menjaga budaya dan kearifan lokal Suku Biak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri dan eksistensi orang Biak.
